Ngepos via Hape

Salah Pilih Pemimpin

Tertangkapnya Anas Mamun, gubernur Riau terkait kasus korupsi di jakarta menjadi buah bibir di tengah masyarakat Riau. Hal itu saya alami secara langsung karena saat ini masih berdomisili di daerah selatpanjang yang masuk dalam provinsi Riau. Dimana-mana mereka bercerita berita anas tersebut.

Tentunya rakyat yang telah memilih Anas pada pemilihan gubernur beberapa waktu lalu akan merasa sangat kecewa. Kepercayaan mereka dikhianati. Tapi kita seharusnya tetap berpijak pada azas praduga tak bersalah. Kalaupun nanti terbukti bersalah, biarkan sosok yang populer di panggil atuk itu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Entah kebetulan atau tidak, di hari yang sama orang-orang yang kecewa tersebut akan menghela nafas lega karena mereka tak lagi dihantui penyesalan lagi bila salah pilih, karena kedepan pemimpin daerah akan dipilih oleh DPRD, bukan mereka lagi yang langsung memilih. Peraturan ini telah disetujui di sidang DPR yang penuh dengan sandiwara.

Celakanya banyak yang tidak setuju jika pemimpin daerah dipilih oleh DPRD, sebab dikhawatirkan akan menumbuhkan bibit korupsi di legislatif lokal. Berlakunya peraturan tersebut bagaikan kembali pada memori masa orde baru, dimana sistem tersebut jadi ladang korupsi yang sungguh akut.

Tragisnya lagi, jika seandainya pemilihan kepala daerah tetap dipaksakan maka akan ada biaya politik yang amat besar dikeluarkan oleh calon, sehingga ketika mereka berkuasa yang terpikirkan hanya bagaimana mengeluarkan kembali biaya tersebut dengan menguras uang negara.

Buktinya pun selama ini pilkada langsung tidak menjamin korupsi menurun. Faktanya makin banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, nah kasus terakhirnya pas sekali dilakoni oleh atuk.

Jadi yang bagusnya apa donk? Dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh anggota DPRD? Bagaimana sih pendapat dari narablog?

Iklan

7 thoughts on “Salah Pilih Pemimpin

  1. Dua pilihan memang ada plus minusnya. Kalau langsung, biaya si calon lumayan gede. Sehingga ada dorongan untuk dendam balikin duit waktu kampanye. Kalau dipilih DPRD, dikhawatirkan korupsi dan transaksi politik makin vulgar dan terlokalisasi. Bayangkan bila legislatif memilih eksekutif, tentunya legislatif akan punya kekuasaan penuh untuk ‘menakut-nakuti’ pemerintah kalau ada apa2. “Hayo, tar gw impeachment loh lu!” Nah akhirnya diam2 eksekutif bayar deh ke dewan biar posisinya aman. Gitu kata orang2 pintar.

    Sebenarnya usul Demokrat kemarin bagus. Pemilihan langsung dengan 10 syarat. Sayang seribu sayang, kata sejumlah pengamat, itu drama semata. Mari kita nikmati drama ini.

    Salam,

    Disukai oleh 1 orang

  2. sebenernya masing-masing pasti ada kekurangannya. namun, saya lebih prefer ke langsung mas. Biasa nya sih calon pemimpin daerah yang dana kampanye fantastis itu karena yang mereka inginkan hanya jabatan saja sehingga ketika terpilih, yang dipikirkan bagaimana balik modal. Apalagi yang dipilih dprd, kebayang lah yaa mas, korupsi nya makin sistematis karena suara akan mudah diperjualbelikan ^^

    Suka

  3. selagi karakter kita masih banyak yang buruk, tingakt pendidikan yang rendah dan informasi yang tidak berimbang maka sistem apapun yang diapaki akan tetap menyisakan sesudut masalah

    Suka

  4. Menurut pendapat saya …
    Saya setuju langsung …
    Dan kita harus betul-betul mempergunakan hak tersebut dengan baik … kita lihat track record ybs dan sebagainya …

    salam saya Ajo
    (3/10 : 6)

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s