Gak Penting Yaa

PNS Dapat Jatah Jadi Wakil Bupati/Walikota

Perdebatan masalah keistimewaan Yogyakarta beberapa waktu lalu begitu memanas. Isu hangat yang menuai pro kontra keistimewaan Yogyakarta adalah pengangkatan Sri Sultan Hemengkubuwono X sebagai gubernur seumur hidup. Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) tentu tidak berkenan dengan penunjukan seumur hidup itu. Sedangakan masyarakat Yogyakarta cendrung untuk memilih Sri Sultan Hemengkubowono X sebagai gubernur seumur hidup.

Kali ini Depdagri kembali dihadapi beberapa persoalan yang memang sudah menjadi tugas dan wewenangnya, yakni pemilihan kepala daerah. RUU Pilkada yang dibahas antara pemerintah dan DPR menimbulkan isu politik yang menarik. Diantara isu tersebut adalah pemilihan Gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tapi ditunjuk oleh DPRD. Isu ini memang sudah lama mengemuka dan bukan menjadi rahasia umum lagi bagi kalangan masyarakat yang sadar akan politik.

Satu hal lagi yang tak kalah panas adalah opsi untuk memberikan jatah wakil kepala daerah kepada kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini dikemukanan oleh Mendagri dalam rapat dengar pendapat dengan DPD. Pilihan untuk memberikan jatah kursi wakil kepala daerah kepada warga negara yang berlabel PNS tak terlepas dari kasus ikut sertanya kembali Mantan Walikota Surabaya Bambang DH dalam Pilkada Surabaya beberapa waktu lampau. Sebelumnya Bambang DH telah menjabat dua periode sebagai walikota. Tapi dalam Pilkada terakhir, Bambang harus rela turun “kasta” sebagai wakil walikota Surabaya agar bisa ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah lagi.

Terkait kasus ini, Mendagri mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dengan cara membuat aturan didalam RUU Pilkada. Respon terhadap kejadian tersebut tak perlu disikapi secara emosional. Pemerintah dan DPR harus berpikir jernih terkait hal penunjukan PNS sebagai wakil bupati/wakil walikota.

Jika Bupati/Walikota dipilih langsung oleh rakyat, kenapa wakilnya tidak boleh dipilih oleh rakyat. Bila pemerintah tetap memaksakan ketentuan PNS ditunjuk sebagai wakil kepala daerah, maka pemerintah tidak konisisten dengan keputusannya. Padahal sebelumnya, pemerintah tidak setuju atas penunjukan Sultan HB X sebagai gubernur seumur hidup di Yogyakarta. Tapi kenapa penunjukan PNS yang notabane sebagai pegawai “seumur hidup” diberikan keistimewaan untuk menjadi wakil kepala daearah. Istimewa mana PNS daripada Yogyakara??. (15.19_18.01.11trt)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s