Gak Penting Yaa

PARTISIPASI POLITIK NON MUSLIM DALAM PARTAI POLITIK ISLAM (Analisa Terhadap PK Sejahtera)

Setelah runtuhnya rezim orde baru, proses demokrasi di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini terlihat dengan berubahnya sistem kepartaian, dari tiga partai menjadi sistem multi partai. Perubahan tersebut menyebabkan banyaknya muncul partai-partai baru, baik yang beraliran nasionalis maupun yang beraliran agama. Jika sebelumnya partai beraliran agama hanya diwakili oleh PPP, maka pada perkembangan berikutnya partai beraliran agama, khususnya Islam mulai banyak bermunculan.

Kemunculan banyak partai politik yang berazazkan agama, baik Islam maupun kristen, merupakan salah satu fenomena politik menarik pada masa pasca Suharto. Kebangkitan partai-partai seperti ini, khususnya Islam mendorong munculnya semacam kekhawatiran kalangan sementara baik di dalam maupun di luar negeri. Kekhawatiran itu tidak diragukan lagi bersumber dari pandangan dan citra terhadap fenomena garakan militan dan radikal Islam di timur tengah yang sering disebut sebagai “fundamentalisme” Islam.1

Kekhawatiran itu diperkuat dengan adanya pengaruh gerakan Islam timur tengah terhadap partai Islam di Indonesia. Greg Fealy dan Anthony Bubalo mengidentifikasi bahwa gerakan ikhwanul muslimin telah menjadi daya tarik bagi intelektual muda Indonesia terhadap gerakan ini. Sehingga ekspresi utama pemikiran ikhwanul muslimin adalah gerakan tarbiyah yang mencuat pada awal 1980-an ketika praktek penindasan orde baru terhadap Islam dan politik mahasiswa.2

Pada masa 1980-an dan awal 1990-an, gerakan tarbiyah tidak melakukan aktifitas politik secara terbuka. Namun, pada kurun waktu 1990-an, tekanan muncul dari dalam gerakan tarbiyah untuk lebih aktif secara politik. Kondisi ini menemukan bentuknya ketika para aktivis tarbiyah membentuk organisasi mahasiswa bernama KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) pada april 1998, organisasi ini memainkan peran besar dalam aksi protes yang mampu melengserkan Suharto. Menyusul lengsernya suharto, secara bersama-sama banyak pemimpin tarbiyah mendirikan partai yang bernama Partai Keadilan (PK).3 Partai Keadilan (PK) ini didirikan di Jakarta. Hal tersebut dinyatakan dalam konferensi pers di Aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.4

Berdirinya Partai Keadilan (PK) bisa dikatakan berbeda dengan partai lainnya baik partai yang berbasis ideologis maupun yang non ideologis. Kelahiran partai keadilan berangkat dari musyawarah yang cukup panjang, yang membahas tentang penyikapan terhadap era reformasi yang membuka keran kebebasan untuk berkspresi diantaranya mendirikan partai politik. Persoalan mendirikan partai adalah agenda yang hangat dibicarakan kalangan tarbiyah, sebagian mengatakan perlu mendirikan partai politik dan sebagain menyatakan tidak perlu.

Walaupun demikian, pada pemilu 1999, Partai Keadilan tercatat sebagai peserta pemilu. Dalam pemilu ini Partai keadilan menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 partai politik peserta pemilu. Namun, hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan electoral threshold, sehingga tidak bisa mengikut pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang.6 Karena kegagalan ini Partai Keadilan (PK) bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Beberapa pengamat menilai bahwa salah satu faktor kekalahan partai Islam pada pemilu 1999 adalah parpol Islam belum menampakan inklusivitasnya. Indikasi ini diperkuat oleh kritikan Van Zorge, yang menilai Partai Keadilan sebagai modernis-ekslusif (modernist-exclusivist). Kecendrungan terlalu besar kearah eksklusif akan menyulitkan partai ini untuk maju, dan bahayanya bagi, PK akan potensial untuk ‘layak dimusuhi’ oleh kawan-kawan penganut Islam Kultural. Dan celakanya, justru eksklusifisme adalah lawan paling potensial bagi cita-cita membangun watak bangsa. Watak bangsa tidak mungkin dibangun paralel dengan eksklusifisme.

Dibalik kritikan itu Van Zorge juga memberikan penilain “inklusif”. PK yang diakuinya sebagai partai reformist dan unique itu, disebut-sebut sebagai partai yang gampang berkompromi dan bekerja sama ketika berhadapan dengan realitas politik. ”Partai Keadilan has demonstrated a willingness in the past to compromise and work within the confines of political realities,” ujar Van Zorge.7
Untuk itu, PK kedepannya memiliki prospek untuk menjadi partai inklusif.

Perlunya sikap inklusif ini juga dibenarkan oleh R William Liddle, menurutnya Partai-partai inklusif dianggap lebih otonom atau mandiri, sebab pengurusnya tidak dikuasai oleh satu kekuatan sosial, seperti organisasi agama atau kelompok etnis tertentu. Partai-partai semacam itu juga lebih luwes dan fleksibel, sebab pengurusnya tidak dihalangi oleh komitmen-komitmen sempit dalam merangkul berbagai kekuatan sosial baru. Lagi pula, selama ada pemilu yang “luber”, partai-partai inklusif dirangsang terus untuk menambah jumlah pengikutnya dengan cara memasukan golongan baru, sehingga menjadi lebih inklusif lagi.8

Sikap inklusif ini dijawab oleh PK(S) dengan melakukan rekrutmen anggota dari orang-orang yang berlatar belakang non-tarbiyah. Bahkan pada pemilu 2004, partai PKS menjaring lebih dari 30 calon legislatif non muslim.9 Disamping itu, PK juga merekrut orang-orang non muslim sebagai anggotanya. Hal ini terlihat dari di sahkanya DPD Partai Keadilan Piniai pada tanggal 5 Juni 2002, yang mayoritas pengurusnya beragam kristen.10

Belakangan para pimpinan PK(S) juga memberikan kesempatan kepada tokoh agama hindu untuk menjadi anggota legislatif. Kesempatan mengemuka pada mukernas di Bali pada 1-3 February 2008, ketika itu Fahri Hamzah menawari Ida Pedanda Sebali Tianyar seorang tokoh Hindu Bali untuk menjadi caleg dari partainya.11

Kebijakan pimpinan PKS tersebut menggambarkan bahwa PKS akan menjadi “partai terbuka”. Wacana menjadi partai terbuka sudah menggelinding dan diharapkan bisa diputus dalam Mukernas yang akan berlangsung di Sanur, Denpasar Bali.12 Langkah yang dilakukan pimpinan PKS ini menimbulkan pro kontra di sejumlah kalangan internal maupun eksternal partai.

 


Menurut Mariam Budiardjo, kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik.13 Oleh karena itu, PKS menunjukan bahwa partainya memberikan kesempatan kepada orang-orang dari non muslim untuk berpartisipasi didalam Partai Keadilan Sejahtera.

1 Azyumardi Azra, “Fundamentalisme Islam,” dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, ed., Mengapa Partai Islam Kalah? (Jakarta: Alvabet, 1999), h. 37.

2 Greg Fealy dan Anthony Bubalo, Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia. Penerjemah Akh. Muzakki (Jakarta: Mizan, 2007), h. 108.

3 Ibid., h. 112.

4 Artikel diakses pada 13 Juni 2008 dari http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op= isi&id=111

5 Aay Muhamad Furkon, Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi Dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer (Jakarta: Teraju, 2004) h. 150.

6 Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan, ed., Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi Dan Progaram 2004-2009 (Jakarta: Kompas, 2004), h. 230.

7 Husain Al-Banjari, “SA, ET, dan Prospek Partai Keadilan,” dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, ed., Mengapa Partai Islam Kalah? (Jakarta: Alvabet, 1999), h. 276.

8 R William Liddle, partisipasi dan partai politik. Penerjemah Tim Pustaka Utama Grafiti (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), h. 14.

9 Fealy dan Bubalo, Jejak Kafilah, h. 112.

10 Cahyadi Takariawan, Bukan Di Negeri Dongeng Kisah Nyata Para Pejuang Keadilan, (Jakarta: Syaamil,2003), h 124-126

11 Artikel diakses pada 13 Juni 2008 dari http://pksbali.org/2008/02/04/pks-tawari-caleg-tokoh-hindu

13 Prof. Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1977), h. 161.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s