Gak Penting Yaa

Bisakah Orang Misikin Hidup di Jakarta???

Hari ini (22 maret 2008) tepat pada hari kedua pasca peringatan maulid nabi Muhammad SAW bagi umat muslim dan satu hari sesudah peringatan paskah bagi umat kristiani. Di hari ini aku menjalankan aktifitas keluar rumah, dimana pagi-pagi aku sudah menuju pasar tanah abang untuk memenuhi undangan dari teman lamaku.

Ketika pagi berganti menuju siang, aku diajak untuk berkunjung kekediamanya yang terletak di daerah telok naga tangerang. Tawaran itu sangat sulit bagiku untuk menolaknya, sehingga pada akhirnya aku berangkatan menuju daerah itu. Disanalah aku mengisi hari ketiga long weekend ini dengan bersilahturahmi dengan teman-teman seperjuangan pada masa lalu.

Dalam perjalanan dari tanah abang menuju telok naga ini aku membayangkan bahwasanya aku merasa tidak berada di kota Jakarta pada hari ini. Bayangkan saja macet yang selama ini mewarnai kota Jakarta hampir tidak pernah aku temui dalam perjalanan ini. Tidak hanya itu, ketika aku mulai memasuki kawasan tengerang aku menemukan pemandangan sawah yang terhampar di tepi jalan Tanah abang-telok naga.

Selama empat tahun aku merantau di Jakarta, belum pernah aku menemukan lahan persawahan. Dan akupun baru merasakan jalan Jakarta yang tidak macet, selain hari lebaran.

Namun, bayangan itu terasa sirna ketika aku melakukan perjalanan pulang menuju rumah. Rute yang kulalui dimulai dari telok naga-kalideres-lebak bulus-ciputat. Dalam perjalanan dari kalideres menuju lebak bulus aku merasakan kembali aura Jakarta yang begitu kejam dan indivudualistik. Perjalanan ini kutempuh dengan menaiki bis Deborah jurusan kalideres-via lebak bulus-Depok, tapi gak pakai macet.

Dalam perjalanan inilah aku teringat kepada kebijakan daerah DKI Jakarta dalam Peraturan Daerah  (Perda) No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Salah satu aturan dalam perda ini ialah tidak boleh memberikan uang kepada pengamen, tidak boleh berbelanja kepada pedagang asongan dan peraturan aneh lainnya. Memang jika diperhatikan aturan ini tidak bepihak kepada rakyat miskin, mungkin saja orang-orang yang membuat aturan ini tidak pernah merasakan hidup miskin.

Bisa saja aturan itu dibuat hanya sebatas aturan diatas kertas saja, yang tidak pernah diimplementasikan sepenuhnya dilapangan. Jika memang demikian berarti uang ratusan juta rupiah yang dihabiskan dalam pembuatan perda itu merupakan pemborosan yang dilakuakan oleh elite-elite politik di legislative dan eksekutif daerah ini.

Perlu diketahui, kebijakan daerah adalah rangkaian konsep, asas, pedoman operasional, dan cara bertindak yang menjadi garis besar dan acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan daerah merupakan pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan itu munculah perda sebagai pedoman bagi pemerintahan daerah untuk menjalankan roda pemerintahan.

Tidak hanya itu proses lahirnya sebuah perda mengalami suatu mekanisme tersendiri. Proses penyusunan kebijakan, khususnya peratauran daerah, seharusnya didahului dengan kajian akademik yang mendalam atas masalah yang dihadapinya atau hal-hal yang hendak diataur. Kajian ini biasanya dituangkan dalam bentuk naskah akademik. Kajian akdemik ini diharuskan oleh UU No. 10 Tahun  2004.

Rendahnya kualitas suatu kebijakan daerah diakibatkan oleh tidak adanya ketersedian kajian akdemik mengengenai masalah-masalah yang dihadapi. Untuk itu, perlu disadari bawasanya kebijakan daerah yang dibuat hanya untuk kepentingan politik saja, salah satu kebijakan itu ialah perda no 8 DKI Jakarta tentang ketertiban umum ini.

Disamping itu, konstitusi kita jelas menyatakan bahwa rakyat miskin merupakan tanggung jawab Negara. Pada dasarnya perda ini bertentangan dengan undang-undang dasar 45 yang mewajibkan Negara untuk bertanggung jawab kepada kaum miskin.

Parahnya rakyat yang sudah berusaha merubah nasibnya dari kemiskinan, dengan berdagang asongan,  menjadi korban dari kebijakan daerah ini.perda ini melarang orang untuk membeli di pedagang asongan atau kaki lima. Selain itu kita dilarangan memberi uang kepada pengemis, pengamen dan lain-lain.

Maka sekarang kita patut mempertanyakan keberadaan perda ini sebagai pedomaan bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga tak salah kita mempertanyakan bahwa Sudahkah Perda No.8/2007 ini  berpihak kepada rakyat miskin, atau memang orang miskin tidak boleh hidup di ibukota Negara ini?

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s