Beberapa Catatan Terkait Undang-Undang Lalu Lintas

Hari ini saya rada kesal. Betapa tidak, untuk kedua kalinya saya gagal posting hanya gara-gara handphone hang. Parahnya tulisan yang tadinya tinggal posting tiba-tiba hilang setelah handphone di restart. Sudah susah-susah merangkai kata, gara-gara ngehang tulisan raib entah kemana.

Kekesalan itu mesti diobati sesegera mungkin dengan bikin postingan baru lagi. Walau beda topik, tetap saja postingan yang hilang harus diganti dengan postingan baru.

Awalnya saya bikin posting tentang mengeluh. Ide mengeluh yang terinspirasi dengan realitas yang terjadi akhir-akhir ini. Dari pada mengeluhkan file postingan saya yang hilang, mending nulis lagi tentang hal yang tidak ada sangkut paut dengan mengeluh.

Kali ini saya pengen nulis tentang sesuatu yang berkaitan dengan jalan raya. Undang-undang lalu lintas yang diberlakukan beberapa waktu lalu membahas beberapa hal. Hal-hal yang membuat saya tertarik adalah sebagai berikut;

Pertama, peraturan yang mengatur tentang penggunaan alat komunikasi dalam hal ini handphone saat berkendaraan. Dulu sebelum UU lalu lintas yang baru ini diberlakukan, polisi tidak bisa menilang pengendara yang menggunakan handphone saat berkendaraan karena tidak ada payung hukumnya. Sekarang udah bisa, sayang masih banyak masyarakat yang belum sadar bahwa memakai handphone saat berkendaraan melanggar hukum dan membahayakan diri dan orang lain. Bagi saya sendiri, yang paling mengesalkan adalah ber-sms sambil bawa motor. Kalau ada taik kebo, pengen rasanya menimpuk mereka yang sms-an saat bermotor tersebut.

Kedua, aturan yang melarang membuat tanggul atau polisi tidur di jalan raya, kecuali jalan perumahan. Nah, aturan ini juga cukup baru dan mengakomodasi daerah-daerah perkotaan yang sering dijumpai polisi tidur di jalan raya. Polisi yang tak berdosa ini dipasang dimana-mana sehingga membuat perjalanan jadi terganggu. Niatnya sih boleh baik, untuk mencegah ugal-ugalan dan balap liar. Tapi, dalam kesehariannya niat yang baik itu tidak selalu menghasilkan yang baik pula. Jadi, jika ada yang menidurkan polisi di jalan raya, maka akan kena sanksi dari pihak kepolisian. :D

Ketiga, sanksi hukum dan denda 120 juta diberikan kepada penyedia jalan yang lalai merawat jalan. Dalam hal ini, kepala dinas PU kota padang terancam menjadi tersangka kasus kecelakaan lalu lintas. Jalan yang rusak tidak kunjung diperbaiki sehingga memakan korban. Tentunya dinas PU yang berwenang tentang prasarana jalan bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut karena ada pembiaran jalan tersebut tidak diperbaiki. Keterbatasan dana menjadi alibi bagi dinas PU untuk melempar kesalahan kepada DPRD kota yang mengalokasikan dana. Begitu kabar yang senter terdengar.

Jika kasus ini berlanjut ke pengadilan dan berujung di penjara bagi pejabat yang bersalah maka akan menjadi angin segar bagi rakyat yang selalu menelan ketidakadilan. Tentunya perkara demikian akan menjadi shock therapy bagi pejabat lain agar bekerja lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bukan sekedar mengabiskan anggaran untuk hal yang tidak penting.

Sepulang kerja, saya sering kali melewati jalanan berlubang yang membahayakan pengendara. Lalu saya menghayal, jika terjadi kecelakaan, pemerintah mesti bertanggung jawab. Kini hayalan tersebut hampir tercapai bila pejabat terkait di meja hijaukan karena kelalaian dan kesalahan mereka.

Akankah hayalan itu benar-benar terwujud? Atau, hanya perkara itu merupakan retorika politik saja?.. Wallahuallam..

About these ads

24 thoughts on “Beberapa Catatan Terkait Undang-Undang Lalu Lintas

  1. Kenapa pejabat-pejabat dengan segala kewenangan serta kewajibannya malah saling salah-menyalahkan ya? Bahkan terkesan saling lempar tanggungjawab. Negara ini milik bersama kan. Kita kita ini juga kan berarti yang harus menjaga dan merawatnya. Semua diawali dari diri sendiri. Semoga ada introspeksi.

  2. wahh semoga bisa dibenahi tuch jalanan… polisi tidur bener banget soalnya mata saya gak keliatan jadi serng nabra polisi tidur yang tidak berdosa :(….
    kalo mainin hape sering banget soalnya gak pernah sempet sms si dia kalo bukan dijalannya =))

    d(^o^”) keren bang

  3. wah,. baguslah kalau sekarang aturannya lebih tegas begini.. semoga aja dengan makin sadarnya masyarakat tingkat kecelakaan lalu lintas juga makin berkurang

  4. peraturannya si dah OK lah. . . tapi apa sosialisasinya udah sepenuhnya berjalan. . . ???? jadi wjar dong klo rakyat melanggar orang enggak tau. . . . hukumnya pun boleh klo ngelanggar sesuatu yang nggak tau

  5. Senang banget akhirnya ada undang2 yang akan menggebuk pemda yang membiarkan jalan-jalan di daerah kekuasaannya rusak parah. Saya tinggal di Tangerang yang dekat banget dari Jakarta. Masuk ke pedalaman dikit, beeeehhh..jalannya kayak kubangan kerbau..

    • tapi belum terealisasi uni, hukum masih runcing ke bawah tapi tumpul keatas… btw, di tanggerang juga banyak jalan yang masih rusak parah. dulu sewaktu pulang kuliah juga sering nemuin jalan rusak dan tanggul ada dimana-mana…

  6. UU lalulintas itu juga terkait dengan UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (hak, kewajiban dan sanksi bagi pelayan dan pelanggan).
    Pak Ajo, jalan berlubang dan lubang berjalan ^–^ hal yang biasa
    Untuk itu perlu Polisi yang jujur, tegas, berwibawa, dan memberi teladan ….. seperti polisi tidur

    • betul pak nurdin,,, lebih cocok lagi dengan menambahkan UU pelayanan publik… cuma belum pernah dengar kabar apakah UU Pelayanan publik ini sudah memakan korban atau belum.. ? :(

  7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 22 TAHUN 2009
    TENTANG
    LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna Terbuka pada tanggal 26 Juni 2009 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk disahkan menjadi Undang-Undang, Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang no 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan karena pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggara Lalu Lintas dan angkutan jalan.

    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terdiri dari XX11 BAB dan 326 Pasal
    Pasal yang penting-penting antara lain :
    Pasal 7

    (1) Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

    (2) Penyelenggaran lalu Lintas dan angkutan jalan oleh Pemerintah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi :

    a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementrian Negara yang bertanggung jawab di bidang jalan.

    b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementrian Negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

    c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementrian Negara yang bertanggung jawab di bidang industri.

    d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementrian Negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi.

    e. Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Indentifikasi Kendaran Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Pasal 24

    (1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

    (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan mencegah terjadinya Kecelakaan lalu lintas.

    Pasal 57

    (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan dijalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.

    (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa Helm Standart Nasional Indonesia.

    (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas :

    a. Sabuk Keselamatan
    b. Ban Cadangan
    c. Segitiga pengaman
    d. Dongkrak
    e. Pembuka Roda
    f. Helm dan Rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah.
    g. Peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas

    (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana peraturan pemerintah.

    Pasal 58

    Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan dijalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

    Pasal 59

    (1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan / atau Sirene.

    (2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna.:

    a. Merah
    b. Biru
    c. Kuning

    (3) Lampu isyarat warna Merah atau Biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta Sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.

    (4) Lampu isyarat warna Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada pengguna Jalan lain.

    (5) Penggunaan lampu isyarat dan Sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

    a. Lampu isyarat warna Biru dan Sirene digunakan untuk Kendaraan Bermoto petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    b. Lampu isyarat warna Merah dan Sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan, Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, dan jenazah .

    c. Lampu isyarat warna Kuning tanpa Sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

    (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan Sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

    (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan Sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Pasal 77

    (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dijalam wajib memiliki Surat Izin Mengemudi ( SIM ) sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

    (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 2 ( dua ) jenis :

    a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan.

    b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.

    (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

    (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.

    (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

    Pasal 80

    Surat Izin mengemudi untuk Kendaran bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi :

    a. Surat Izin Mengemudi C berlaku untum mengemudikan sepeda Motor.

    b. Surat Izin mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat

    Pasal 81

    Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administrative, kesehatan, dan lulus ujiansi

    (1) Untuk mendapatkan Izin megemudi Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, adminitratif, Kesehatan,dan Lulus ujian.

    (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

    a. Usia 17 (tujuh belas ) tahun untuk Surat Izin mengemudi A, Surat Izin mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.

    b. Usia 20 ( dua puluh ) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B 1

    c. Usia 21 ( dua puluh satu ) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B 11

    Pasal 82

    Surat Izin mengemudi untuk kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) huruf b degolongkan menjadi :

    a. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermtor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 ( tiga ribu lima ratus ) kilogram.

    b. Surat Izin Mengemudi B 1 Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 ( tiga ribu lima ratus ) kilogram.

    c. Surat Izin mengemudi B 11 Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 ( seribu ) kilogram.

    Pasal 83

    (1) Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus.

    (2) Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

    a. Usia 20 (dua puluh ) tahun untuk Surat Izin mengemudi A Umum.

    b. Usia 22 ( dua puluh dua ) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B 1 Umum

    c. Usia 23 ( dua puluh tiga ) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B11 Umum

    (3) Dengan memperhatikan syarat usia, setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan :

    a. Surat Izin Mengemudi A Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 ( dua belas ) bulan.

    b. Untuk surat Izin mengemudi B1 Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi B1 atau Surat Izin mengemudi A Umum sekurang-kurangnya 12 ( dua belas ) bulan.

    c. Untuk Surat Izin mengemudi B11 Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi B11 atau Surat Izin Mengemudi B1 Umum sekurang-kurangnya 12 ( dua belas ) bulan.

    Pasal 84

    Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor dapat digunakan sebagai Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah, sebagai berikut :

    a. Surat Izin mengemudi A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaran Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A.

    b. Surat Izin mengemudi B1 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaran Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin mengemudi A

    c. Surat izin Mengemudi B1 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnyamenggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi A Umum dan Surat Izin Mengemudi B1.

    d. Surat Izin Mengemudi B11 dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin mengemudi A dan Surat Izin Mengemudi B1.

    e. Surat Izin mengemudi B11 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin mengemudi A Umum, Surat Izin Mengemudi B1, Surat Izin Mengemudi B1 Umum, dan Surat Izin Mengemudi B11
    Pasal 106

    (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dijalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang standart nasional Indonesia.

    (2) Setiap orang mengemudikan Sepeda Motor dan penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

    (3) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 ( satu ) orang.

    Penggunaan Lampu Utama

    Pasal 107

    (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan dijalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.

    (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mamtuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib lampu utama pada siang hari.

    Pasal 108

    (1) Dalam berlalu l.intas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri.

    (2) Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika :

    a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di depannya atau.

    b. Diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.

    (3) Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada lajur kiri jalan.

    (4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain.

    Belokan atau Simpangan

    Pasal 112

    (1) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping. Dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
    (2) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak kesamping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan dibelakang Kendaraan serta memberikan isyarat.

    (3) Pada persimpangan jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemebri Isyarat Lalu Lintas.

    Pasal 118

    Selain Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, setiap Kendaraan Bermotor dapat berhenti disetiap Jalan, kecuali :

    a. Terdapat rambu larangan berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh.

    b. Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

    c. Di jalan tol
    Pasal 119

    (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan menaikan Penumpang wajib memberi isyarat tanda berhenti.

    (2) Pengemudi Kendaraan yang berada di belakang Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti sevbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya sementara.

    Pasal 120

    Parkir Kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.

    Pasal 161

    Pengangkutan barang umum sebagaimanan dimaksud dalam pasal 160 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

    a. Prasaranan Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan.

    b. Tersedia pusat distribusi logistic dan tempat untuk memuat dan membongkar barang.

    c. Menggunakan mobil barang

    Pasal 162

    (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib.

    a. Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut
    b. Diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut

    c. Memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan

    d. Membongkar dan memuat barang ditempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut

    e. Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

    f. Mendapat rekomendasi dari instansi terkait

    (2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia .

    Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

    Pasal 227

    Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan dengan cara :

    a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera.

    b. Menolong korban

    c. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara

    d. Mengolah tempat kejadian perkara

    e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas

    f. Mengamankan barang bukti

    g. Melakukan penyidikan perkara

    Pasal 229

    (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

    a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan

    b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang

    c. Kecelakaan Lalu Lintas berat

    (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan barang

    Pasal 230

    Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan cara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 231

    (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib :

    a. Menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya

    b. Memberikan pertolongan kepada korban

    c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat

    d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

    Pasal 232

    Setiap orang yang mendengar, melihat dan mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib :

    a. Memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu Lintas

    b. Melaporkan Kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

    c. Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

    Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

    Pasal 264

    Pemeriksaan Kendaran Bermotor di Jalan dilakukan oleh :

    a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

    b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

    Pasal 267

    (1) Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan

    (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.

    KETENTUAN PIDANA

    Pasal 273

    (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah ).

    (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000 ( dua puluh empat juta rupiah ).

    (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
    Tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000 ( seratus dua puluh juta rupiah )

    (4) Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000 (satu jta lima ratus ribu rupiah).

    Pasal 280

    Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaran Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah )

    Pasal 281

    Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Yang tidak memiliki Surat Izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 ( empat ) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).

    Pasal 287

    (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam P106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 ( dua ) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).

    (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaran Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 ( dua ) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ).

    Pasal 288

    (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaran Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraa Bermotor atau surat tanda coba Kendaran Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5 ) huruf a dipidana paling banyak Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).

    (2). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksudd dalam Pasa 106 ayat (5 ) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu ) bulan dan /atau denda palin banyak Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

    Pasal 289

    Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu ) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.0 ( dua ratus lima puluh ribu yang rupiah ).

    Pasal 291

    (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (Cool dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu ) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh ribu rupia ).

    (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 106 ayat (Cool dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

    Pasal 293

    (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

    (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lam 15 ( lima belas ) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah )

  8. Yuk kita tengok peraturan baru apa aja yang diberlakukan dan saksi apa saja buat yang melanggar.

    Helm Standar Nasional (SNI)
    Wajib tuh buat pengendara dan yang dibonceng menggunakaan ato pake helm yang berlogo SNI, kalo melanggar kena denda Rp 250.000
    Berkendara tanpa SIM
    Kontan kena denda Rp 1.000.000 ato kerangkeng selama 4 bulan bersama Bang Napi :D .
    Pengendara ugal ugalan
    Pengendara ato pengguna jalan yang bisa membahayakan orang ato pengendara lainnya. Kena denda Rp 750.000 atau nginep di Polsek selama 3 bulan.
    Perhatikan pejalan kaki dan pesepeda
    Wah ini kabar baik buat Pengguna sepeda. Jika pengendara yang tidak memperhatikan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda akan di kenakan denda Rp 500.000 ato kurungan selama 2 bulan.
    Perlengkapan kendaraan
    Baik motor ataupun mobil musti memenuhi syarat teknis seperti spion, klakson dan lainnya. kalo melanggar akan kena denda Rp 250.000 ato kurungan selama 1 bulan.
    Berkendara tanpa STNK
    Pengendara yang tidak membawa STNK akan di kenakan denda Rp 500.000 ato kurungan selama 2 bulan.
    Nyalakan lampu pada siang hari
    Kena denda Rp 100.000 ato kurungan selama 15 hari untuk pengendara motor yang tidak menyalakan lampu waktu siang hari. Makanya kalo lampu motor mati pake lilin aja :D :D
    Gunakan Lampu isyarat
    Pengendara jika mao belok ato balik arah tanpa isyarat lampu akan kena denda Rp 250.000 ato kurungan selama 1 bulan.
    Belok kiri tidak boleh langsung
    Sekarang setiap di persimpangan di larang belok kiri secara langsung, kecuali di tentukan oleh rambu lalu lintas atau pemberi isyarat lalu lintas.

    • wkwkwkwkwk.. pakai lilin, bisa-bisa kebakar motornye…
      btw, lengkap tambahannya mas… lebih lengkap dari postingan saya… sekaligus ada UU nya juga…
      terima kasih mas herizal,,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s